Oleh: cakudik | 22 Mei 2012

ETIKA PROFESI GURU

A.  Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa

Sebelum  era  sekarang,  telah  lama  profesi  guru  di  Indonesia  dipersepsi  oleh  masyarakat  sebagai “profesi kelas dua”.  Idealnya, pilihan  seseorang untuk menjadi guru adalah  “panggilan  jiwa” untuk memberikan  pengabdian  pada  sesama  manusia  dengan  mendidik,  mengajar,  membimbing,  dan melatih,  yang  diwujudkan  melalui  proses  belajar-mengajar  serta  pemberian  bimbingan  dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru  tidak  cukup  sekadar  untuk  memenuhi  panggilan  jiwa,  tetapi  juga  memerlukan  seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus.

Guru  adalah  profesi  yang  terhormat.  Howard  M.  Vollmer  dan  Donald  L.  Mills  (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau  keahlian  dalam melayani  atau memberikan  advis pada  orang  lain,  dengan memperoleh  upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Guru  profesional  memiliki  arena  khusus  untuk  berbagi  minat,  tujuan,  dan  nilai-nilai profesional  serta  kemanusiaan  mereka.  Dengan  sikap  dan  sifat  semacam  itu,  guru  profesional memiliki  kemampuan  melakukan  profesionalisasi  secara  terus-menerus,  memotivasi-diri, mendisiplinkan  dan  meregulasi  diri,  mengevaluasi-diri,  kesadaran-diri,  mengembangkan-diri, berempati,  menjalin  hubungan  yang  efektif.  Guru  profesional  adalah  pembelajar  sejati  dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini.

  1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu.
  2. Memiliki  kemampuan  berintegrasi  antarguru  dan  kelompok  lain  yang  “seprofesi”  dengan mereka  melalui kontrak dan aliansi sosial.
  3. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubunngan dengan atasannya.
  4. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminat untuk merangsang pertumbuhan diri.
  5. Berani dan mampu memberikan masukan  kepada  semua pihak dalam  rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan.
  6. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya.
  7. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya.
  8. Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri.
  9. Memiliki empati yang kuat.
  10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan masyarakat.
  11. Menunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja.
  12. Menunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung.
  13. Memiliki  kesetiaan  (loyalty)  dan  kepercayaan  (trust),  dalam  makna  tersebut  mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
  14. Adanya  kebebasan  diri  dalam  beraktualisasi melalui  kegiatan  lembaga-lembaga  sosial  dengan berbagai ragam perspektif.

Dari sisi pandang  lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan  lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional  manakala  elemen-elemen  inti  itu  sudah  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupannya. Danim  (2010) merangkum  beberapa  hasil  studi    para  ahli mengenai  sifat-sifat  atau  karakteristik-karakteristik profesi seperti berikut ini.

  1. Kemampuan  intelektual  yang  diperoleh  melalui    pendidikan.  Pendidikan  dimaksud  adalah  jenjang  pendidikan  tinggi.  Termasuk  dalam  kerangka  ini,  pelatihan-pelatihan  khusus  yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi.
  2. Memiliki  pengetahuan  spesialisasi.  Pengetahuan  spesialisasi  adalah  sebuah  kekhususan penguasaan  bidang  keilmuan  tertentu.  Siapa  saja  bisa menjadi  “guru”,  akan  tetapi  guru  yang sesungguhnya memiliki  spesialisasi  bidang  studi  (subject matter)  dan  penguasaan metodologi pembelajaran.
  3. Memiliki  pengetahuan  praktis  yang  dapat  digunakan  langsung  oleh  orang  lain  atau  klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan  teruji.  Makin  spesialis  seseorang,  makin  mendalam  pengetahuannya  di  bidang  itu,  dan makin  akurat  pula  layanannya  kepada  klien.    Dokter  umum, misalnya,  berbeda  pengetahuan teoritis  dan  pengalaman  praktisnya  dengan  dokter  spesialis.  Seorang  guru  besar  idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan dosen atau tenaga akademik biasa.
  4. Memiliki  teknik  kerja  yang  dapat  dikomunikasikan  atau    communicable.  Seorang  guru  harus mampu  berkomunikasi  sebagai  guru,  dalam makna  apa  yang  disampaikannya dapat  dipahami oleh peserta didik.
  5. Memiliki  kapasitas  mengorganisasikan  kerja  secara  mandiri  atau  self-organization.  Istilah mandiri  di  sini  berarti  kewenangan  akademiknya  melekat  pada  dirinya.  Pekerjaan  yang  dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.
  6. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di  luar  sekolah. Di dunia kedokteran,  seorang dokter harus  siap memberikan bantuan, baik  dalam  keadaan  normal,  emergensi, maupun  kebetulan,  bahkan  saat  dia  sedang  istirahat sekalipun.
  7. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja.
  8. Memiliki  sanksi  dan  tanggungjawab  komunita.  Manakala  terjadi  “malpraktik”,  seorang  guru harus  siap menerima  sanksi pidana,  sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika  bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab  ini  menjelma  dalam  bentuk  disiplin  mengajar,  disiplin  dalam  melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.
  9. Mempunyai  sistem  upah.  Sistem  upah  yang  dimaksudkan di  sini  adalah  standar  gaji. Di dunia kedokteran,  sistem  upah  dapat  pula  diberi  makna  sebagai  tarif  yang  ditetapkan  dan  harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya.
  10. Budaya  profesional.    Budaya  profesi,  bisa  berupa  penggunaan  simbol-simbol  yang  berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

B.  Definisi

Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode Etik Gutu itu sendiri, Dewan  Kehormatan Guru,  pembinaan  etika  profesi  guru,  dan  lain-lain. Oleh  karena  itu,  beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan.

  1. Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan  diurus  oleh  guru  atau  penyandang  profesi  sejenis  untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya.
  2. Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya dalam menetapkan  dan  menegakkan  kode  etik  guru,  melakukan  pembinaan  dan  pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.
  3. Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru  Indonesia sebagai  pedoman  sikap  dan  perilaku  dalam  melaksanakan  tugas  profesi  sebagai  pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
  4. Dewan  Kehormatan Guru  adalah  perangkat  kelengkapan  organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru yang  dibentuk  untuk menjalankan  tugas  dalam memberikan  saran,  pendapat,  pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
  5. Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan  buruk,  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  selama  menunaikan  tugas-tugas profesionalnya  untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,  dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.
  6. Pembinaan  etika  profesi  adalah  proses  kerja  yang  dilakukan  secara  sistematis  untuk menciptakan  kondisi  agar  guru  berbuat  sesuai  dengan  norma-norma  yang  dibolehkan  dan menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, serta menjalani kehidupan di masyarakat.

C.  Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi

Undang-undang  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen mengamanatkan  bahwa  guru wajib menjadi  anggota  organisasi  atau  asosiasi  profesi.  Pembentukan  organisasi  atau  asosiasi  profesi dimaksud dilakukan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi  logis dari  amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib:

  1. Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  2. Menjunjung  tinggi nama dan  kehormatan organisasi  serta Kode  Etik Guru dan  Ikrar  atau  Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing.
  3. Mematuhi  Anggaran  Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga,  serta  peraturan-peraturan  dan  disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya  masing-masing.
  4. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif.
  5. Memiliki  nomor  registrasi  sebagai  anggota  organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru  dimana  dia terdaftar sebagai anggota.
  6. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.
  7. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia  terdaftar  sebagai anggota.
  8. Melaksanakan program,  tugas,  serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia  terdaftar sebagai anggota.
  9. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi
  10. atau  asosiasi  profesi  guru  yang  pembentukannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.

D.  Esensi Kode Etik dan Etika Profesi

Guru  Indonesia  harus  menyadari  bahwa  jabatan  guru  adalah  suatu  profesi  yang  terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi.  Mereka  mengabdikan  diri  dan  berbakti  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  yang  beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak  mulia  serta menguasai  ilmu pengetahuan,  teknologi, dan  seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru  Indonesia  selalu  tampil  secara  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penyandang  profesu  guru  adalah  insan  yang  layak  ditiru  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  khususnya  oleh  peserta  didik. Dalam melaksankan  tugas, mereka  harus berpegang  teguh  pada  prinsip  “ing  ngarso  sung  tulodho,  ing  madya  mangun  karso,  tut  wuri handayani”.  Untuk  itu,  pihak-pihak  yang  berkepentingan  selayaknya  tidak  mengabaikan  peranan guru dan profesinya,  agar bangsa dan negara dapat  tumbuh  sejajar dengan dengan bangsa  lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan  tugas  profesinya,  guru  Indonesia menyadari  sepenuhnya  bahwa  perlu ditetapkan  Kode  Etik  Guru  Indonesia  (KEGI)  sebagai  pedoman  bersikap  dan  berperilaku  yang mengejewantah  dalam  bentuk  nilai-nilai  moral  dan  etika  dalam  jabatan  guru  sebagai  pendidik putera-puteri bangsa.  KEGI  yang  tercermin  dalam  tindakan  nyata  itulah  yang  disebut  etika  profesi atau menjalankan profesi secara beretika.

Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping  itu, guru dan organisasi   guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak.

Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi  guru  dirumuskan  dan  disepakati  oleh  organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru.  Kode  Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen.” Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan  itu UU No. 14 Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi  anggota organisasi  atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi  atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi  lain UU No. 14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen mengamanatkan  bahwa  untuk menjaga  dan meningkatkan kehormatan  dan  martabat  guru  dalam  pelaksanaan  tugas  keprofesian,  organisasi  atau  asosiasi profesi  guru  membentuk  Kode  Etik.  Kode  Etik  dimaksud  berisi  norma  dan  etika  yang  mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

E.  Rumusan Kode Etik Guru Indonesia 

Ketika melaksanakan  tugas  profesinya,  guru  Indonesia  harus menyadari  sepenuhnya,  bahwa  Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan  yang disepakati oleh organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru,  merupakan  pedoman  bersikap  dan  berperilaku  yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian,  guru harus menyadari  bahwa  jabatan  mereka  merupakan  suatu  profesi  yang  terhormat,  terlindungi, bermartabat,  dan  mulia.  Di  sinilah  esensi  bahwa  guru  harus  mampu  memahami,  menghayati, mengamalkan,  dan menegakkan  Kode  Etik  Guru  dalam menjalankan  tugas-tugas  profesional  dan menjalani kehidupan di masyarakat.

Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan  norma-norma  yang  dibolehkan  dan  menghindari  norma-norma  yang  dilarang  oleh  etika  profesi  yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan  sebagai warga  negara  dan  anggota masyarakat. Dengan  demikian,  aktualisasi  diri  guru dalam  melaksanakan  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  secara  profesional,  bermartabat,  dan beretika  akan  terwujud.  Dampak  ikutannya  adalah,  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien di sekolah.

Kode  Etik  Guru  dibuat  oleh  organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru.  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  (PGRI), misalnya,  telah membuat  Kode  Etik  Guru  yang  disebut  dengan  Kode  Etik  Guru Indonesia  (KEGI).  KEGI  ini  merupakan  hasil  Konferensi  Pusat  PGRI  Nomor  V/Konpus  II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3  Juli 2008 di Palembang. KEGI  ini dapat menjadi Kode Etik  tunggal bagi  setiap orang yang menyandang  profesi  guru di  Indonesia  atau menjadi  referensi bagi organisasi  atau  asosiasi  profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan)  bersama  Pengurus  Besar  Persatuan  Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di  Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan  perilaku  keseharian  sesuai  dengan  norma  dan  etika  yang  tertuang  dalam  KEGI  ini.” Berikut  ini disajikan substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau asosiasi profesi guru  selain PGRI  telah memuat  rumusan Kode Etik Guru yang  sudah disepakati. Kalau memang demikian,  itu pun  selayaknya menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas keprofesian.

Hubungan Guru dengan Peserta Didik

  1. Guru  berperilaku  secara  profesional  dalam  melaksanakan  tugas  mendidik,  mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  serta  mengevaluasi  proses  dan  hasil pembelajaran.
  2. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
  3. Guru mengakui  bahwa  setiap  peserta  didik memiliki  karakteristik  secara  individual    dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
  4. Guru  menghimpun  informasi  tentang  peserta  didik  dan  menggunakannya  untuk kepentingan proses kependidikan.
  5. Guru  secara  perseorangan  atau  bersama-sama  secara  terus-menerus  harus  berusaha menciptakan,  memelihara,  dan  mengembangkan  suasana  sekolah  yang  menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
  6. Guru  menjalin  hubungan  dengan  peserta  didik  yang  dilandasi  rasa  kasih  sayang  dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
  7. Guru  berusaha  secara  manusiawi  untuk  mencegah  setiap  gangguan  yang  dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
  8. Guru secara  langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik  dalam  mengembangkan  keseluruhan  kepribadiannya,  termasuk  kemampuannya untuk berkarya.
  9. Guru menjunjung tinggi harga diri,    integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
  10. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
  11. Guru berperilaku  taat asas kepada hukum dan menjunjung  tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
  12. Guru  terpanggil  hati  nurani  dan moralnya  untuk  secara  tekun  dan  penuh  perhatian  bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
  13. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi  yang  menghambat  proses  belajar,  menimbulkan  gangguan  kesehatan,  dan keamanan.
  14. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
  15. Guru  tidak  boleh  menggunakan  hubungan  dan  tindakan  profesionalnya  kepada  peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
  16. Guru  tidak  boleh  menggunakan  hubungan  dan  tindakan  profesional  dengan  peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa

  1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
  2. Guru  memberikan  informasi  kepada  orangtua/wali  secara  jujur  dan  objektif  mengenai perkembangan peserta didik.
  3. Guru  merahasiakan  informasi  setiap  peserta  didik  kepada  orang  lain  yang  bukan orangtua/walinya.
  4. Guru  memotivasi  orangtua/wali  siswa  untuk  beradaptasi  dan  berpartisipasi  dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
  5. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
  6. Guru menjunjung  tinggi  hak  orangtua/wali  siswa  untuk  berkonsultasi  denganya  berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita  anak atau anak-anak akan pendidikan.
  7. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan Guru dengan Masyarakat 

  1. Guru  menjalin    komunikasi  dan  kerjasama  yang  harmonis,  efektif,  dan  efisien  dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
  2. Guru  mengakomodasikan  aspirasi  masyarakat  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
  4. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
  5. Guru  melakukan  semua  usaha  untuk  secara  bersama-sama  dengan  masyarakat  berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
  6. Guru mememberikan  pandangan  profesional, menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama,  hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
  7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
  8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat

  1. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
  2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
  3. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
  4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
  5. Guru menghormati rekan sejawat.
  6. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
  7. Guru  menjunjung  tinggi  martabat  profesionalisme  dan  hubungan  kesejawatan  dengan standar dan kearifan profesional.
  8. Guru    dengan  berbagai  cara harus membantu  rekan-rekan  juniornya  untuk  tumbuh  secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
  9. Guru  menerima  otoritas  kolega  seniornya  untuk  mengekspresikan  pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
  10. Guru  membasiskan-diri  pada  nilai-nilai  agama,  moral,  dan  kemanusiaan  dalam  setiap tindakan profesional dengan sejawat.
  11. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi  sebagai  guru  dalam  menjalankan  tugas-tugas  profesional  pendidikan  dan pembelajaran.
  12. Guru mengoreksi  tindakan-tindakan  sejawat  yang menyimpang  dari  kaidah-kaidah  agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
  13. Guru  tidak  boleh mengeluarkan  pernyataan-pernyataan  keliru  berkaitan  dengan  kualifikasi dan kompetensi  sejawat atau calon sejawat.
  14. Guru tidak boleh melakukan  tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
  15. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  16. Guru  tidak  boleh  membuka  rahasia  pribadi  sejawat  kecuali  untuk  pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
  17. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

Hubungan Guru dengan Profesi 

  1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
  2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin  ilmu pendidikan dan bidang  studi yang diajarkan.
  3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
  4. Guru menunjung  tinggi  tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan  tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  5. Guru menerima  tugas-tugas  sebagai  suatu  bentuk  tanggungjawab,  inisiatif  individual,  dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  6. Guru tidak boleh melakukan  tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
  7. Guru  tidak  boleh  menerima  janji,  pemberian,  dan  pujian  yang  dapat  mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
  8. Guru  tidak  boleh  mengeluarkan  pendapat  dengan  maksud  menghindari  tugas-tugas  dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi

  1. Guru  menjadi  anggota  organisasi  profesi  guru  dan  berperan  serta  secara  aktif  dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
  2. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
  3. Guru  aktif  mengembangkan  organisasi  profesi  guru  agar  menjadi  pusat  informasi  dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
  4. Guru menunjung  tinggi  tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan  tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  5. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
  7. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
  8. Guru  tidak  boleh  menyatakan  keluar  dari  keanggotaan  sebagai  organisasi  profesi  tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan Guru dengan Pemerintah

  1. Guru  memiliki  komitmen  kuat  untuk  melaksanakan  program  pembangunan  bidang pendidikan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  UUD  1945,  UU  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Undang-Undang  Tentang  Guru  dan  Dosen,  dan  ketentuan  perundang-undangan lainnya.
  2. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
  3. Guru  berusaha menciptakan, memelihara  dan meningkatkan  rasa  persatuan  dan  kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  4. Guru  tidak  boleh  menghindari  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  pemerintah  atau  satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
  5. Guru  tidak boleh melakukan  tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

F.  Pelanggaran dan Sanksi

Seperti  telah dijelaskan  sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman  sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan  guru  sebagai  profesi  terhormat, mulia,  dan  bermartabat  yang  dilindungi undang-undang.  Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik,  orangtua/wali  siswa,  sekolah  dan  rekan  seprofesi,  organisasi  atau  asosiasi  profesi,  dan pemerintah  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama,  pendidikan,  sosial,  etika,  dan  kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Eik Guru dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1)   agama   dan Pancasila;  (2)   kompetensi pedagogik, kepribadian,  sosial, dan profesional; dan  (3) nilai  jatidiri,  harkat,  dan  martabat  manusia  yang  meliputi  perkembangan  kesehatan  jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pada sisi  lain UU No. 14 Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan  kehormatan dan martabat  guru dalam pelaksanaan  tugas  keprofesian, organisasi  atau  asosiasi  profesi  guru membentuk  Kode  Etik. Kode  Etik  dimaksud  berisi  norma  dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Setiap  pelanggaran  adalah  perilaku  menyimpang  dan/atau  tidak  melaksanakana  KEGI  dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  pada  organisasi  profesi  atau menurut aturan negara.

Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapai disanksi karena tudingan melanggar Kode Etik profesinya.  Pemberian  sanksi  itu  berdasarkan  atas  rekomendasi  objektif.  Pemberian  rekomendasi sanksi  terhadap  guru  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  KEGI merupakan  wewenang  Dewan  Kehormatan Guru  Indonesia  (DKGI). Pemberian  sanksi oleh DKGI  sebagaimana harus objektif,  tidak diskriminatif,  dan  tidak  bertentangan  dengan  anggaran  dasar  organisasi  profesi  serta  peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah wajib ini normatif  sifatnya.  Sanksi  dimaksud  merupakan  upaya  pembinaan  kepada  guru  yang  melakukan pelanggaran  dan  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat  profesi  guru.  Selain  itu,  siapapun  yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum menurut  jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan DKGI.

Sumber : Buku Materi PLPG 2012

About these ads

Responses

  1. Salam Untuk segenap Warga Besar Kontak Budaya Komunikasi Indonesia dan Masyarakat Jawa Timur sekaligus para Alim Ulama NU di mana saja berada . Sehubungan dengan terjadinya Perselisihan antara ARSYAM SAM HAJI Ketua DPAC KOBUKI KEC.TUMPANG Kabupaten Malang dengan Saudari Masrifah dan kofidah selaku ketua dan sekretaris Muslimat NU Yayasan Bina Bakti Wanita KABUPATEN MALANG . YANG TELEH MENGAMBIL PAKSA GEDUNG MILIK YAYASANNYA ,SEKALIGUS MENDHOLIMI BANYAK MANSYARAKAT DI SEKITARNYA . Maka untuk menidak lanjuti surat tersebut
    Maka kami atas nama Dewan Pengurus Wilayah Kontak Budaya Komunikasi Indonesia Jawa Timur (DPW KOBUKI JATIM) dengan mengucapkan Bismillahirramanirrahim .
    Mulai hari ini tanggal 24 Mei 2012 memberhentikan Masrifah dan Khofidah selaku pengurus Muslimat NU Di kabupaten Malang. Untuk lebih lanjut sosialisasinya pemecatannnya akan kami lakuhkan dengan koordinasi Muslimat Wilayah Jawa Timur dan Pengurus Besar Muslimat NU sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimain Iskandar. Sekaligus kami akan berkoordinasi dengan mbak khofifah parawansyah.
    Demikian Pemberitahuan Informasi kami keluarkan untuk menjadi bahan Referensi semua pihak yang di anggap berkompeten .

    Surabaya 24 Mei 2012
    DEWAN PENGURUS WILAYAH
    KONTAK BUDAYA KOMUNIKASI INDONESIA
    JAWA TIMUR
    (DPW KOBUKI JATIM)

    TTD

    SUHARFANDY SE
    KETUA DPW KOBUKI JATIM
    HP : 085785094559

  2. Kami sebagai keluarga besar Kabupaten Malang merasa prihatin dengan adanya peristiwa ini, namun kami cukup bangga dengan penanganan yang begitu cepat dan tegas dari DPW KOBUKI JATIM untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya kami hanya bisa menyampaikan selamat bertugas semoga apapun keputusan yang diambil semuanya dari dalam hati yang isiqomah dan terbebas dari hawa nafsu.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: