Oleh: cakudik | 20 Juni 2012

Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama  pencerdas  bangsa,  barangkali  sama  tuanya  dengan  sejarah  peradaban  pendidikan.  Di Indonesia,  khusus  untuk  guru,  dilihat  dari  dimensi  sifat  dan  substansinya,  alur  untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu:

(1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi,

(2)  induksi guru  pemula  berbasis  sekolah, 

(3)  profesionalisasi  guru  berbasis  prakarsa  institusi,  dan 

(4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Berkaitan  dengan  penyediaan  guru,  UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan  guru  berbasis  perguruan  tinggi. Menurut  dua  produk  hukum  ini,  lembaga  pendidikan tenaga  kependidikan  dimaksud  adalah  perguruan  tinggi  yang  diberi  tugas  oleh  pemerintah  untuk
menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan  dasar,  dan/atau  pendidikan  menengah,  serta  untuk  menyelenggarakan  dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru  dimaksud  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  sekurang-kurangnya  S1/D-IV  dan bersertifikat  pendidik.  Jika  seorang  guru  telah  memiliki  keduanya,  statusnya  diakui  oleh  negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru,  telah  mengamanatkan  bahwa  ke  depan,  hanya  yang  berkualifikasi  S1/D-IV  bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi  syarat  sebagai guru.  Itu pun  jika mereka  telah menempuh  dan  dinyatakan  lulus  pendidikan  profesi.  Dua  produk  hukum  ini menggariskan  bahwa peserta  pendidikan  profesi  ditetapkan  oleh  menteri,  yang  sangat  mungkin  didasari  atas  kuota kebutuhan formasi.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini.

Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV.

Kedua, sertifikat pendidik  bagi  guru  diperoleh  melalui  program  pendidikan  profesi  yang  diselenggarakan  oleh perguruan  tinggi  yang memiliki  program  pengadaan   tenaga  kependidikan  yang  terakreditasi,  baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Keempat,  jumlah  peserta  didik  program  pendidikan  profesi  setiap  tahun  ditetapkan  oleh Menteri.

Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.

Keenam, uji kompetensi  pendidik  dilakukan  melalui  ujian  tertulis  dan  ujian  kinerja  sesuai  dengan  standar kompetensi.

Ketujuh,  ujian  tertulis  dilaksanakan  secara  komprehensif  yang  mencakup  penguasaan:

  1. wawasan  atau  landasan  kependidikan,  pemahaman  terhadap  peserta  didik,  pengembangan kurikulum  atau  silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
  2. materi pelajaran secara  luas  dan  mendalam  sesuai  dengan  standar  isi  mata  pelajaran,  kelompok  mata  pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
  3. konsep-konsep disiplin keilmuan,  teknologi, atau  seni yang  secara  konseptual menaungi materi  pelajaran,  kelompok mata  pelajaran,  dan/atau  program yang  diampunya.

Kedelapan,  ujian  kinerja  dilaksanakan  secara  holistik  dalam  bentuk  ujian  praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya  seseorang  yang  berkualifikasi  akademik  sekurang-kurangnya  S1  atau  D-IV  dan  memiliki sertifikat pendidiklah yang “legal” direkruit  sebagai guru.  Jika  regulasi  ini dipatuhi  secara  taat asas, harapannya  tidak  ada  alasan  calon  guru  yang  direkruit  untuk  bertugas  pada  sekolah-sekolah  di Indonesia berkualitas di bawah  standar. Namun demikian,  ternyata  setelah mereka direkruit untuk menjadi  guru,  yang  dalam  skema  kepegawaian  negara untuk  pertama  kali berstatus  sebagai  calon pegawai negeri  sipil  (PNS) guru, mereka belum bisa  langsung bertugas penuh  ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.

Ketika  menjalani  program  induksi,  diidealisasikan  guru  akan  dibimbing  dan  dipandu  oleh mentor  terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional.  Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada sekolah-sekolah yang nun  jauh  di  sana,  sangat  mungkin  akan  menjadi  tidak  jelas  guru  seperti  apa  yang  tersedia  dan bersedia menjadi mentor  sebagai  tandem  itu.  Jadi,  sunggupun  guru  yang  direkruit  telah memiliki kualifikasi minimum  dan  sertifikat  pendidik,  yang  dalam  produk  hukum  dilegitimasi  sebagai  telah memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional.

Pada banyak  literatur  akademik, program  induksi diyakini merupakan  fase  yang harus dilalui ketika  seseorang  dinyatakan  diangkat  dan  ditempatkan  sebagai  guru.  Program  induksi merupakan masa  transisi bagi  guru  pemula  (beginning  teacher)  terhitung mulai  dia petama  kali menginjakkan kaki di  sekolah  atau  satuan pendidikan hingga benar-benar  layak dilepas untuk menjalankan  tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Kebijakan  ini  memperoleh  legitimasi  akademik,  karena  secara  teoritis  dan  empiris  lazim dilakukan  di  banyak  negara.  Sehebat  apapun  pengalaman  teoritis  calon  guru  di  kampus,  ketika menghadapi  realitas dunia kerja,  suasananya akan  lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan  materi  apa  yang  akan  diajarkan  dan  bagaimana  mengajarkannya,  melainkan  semua subsistem  yang  ada  di  sekolah  dan  di masyarakat  ikut mengintervensi  perilaku  nyata  yang  harus ditampilkan  oleh  guru,  baik  di  dalam maupun  di  luar  kelas. Di  sinilah  esensi  progam  induksi  yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini.

Ketika  guru  selesai  menjalani  proses  induksi  dan  kemudian  secara  rutin  keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya  tidak  berhenti  di  situ.  Diperlukan  upaya  yang  terus-menerus  agar  guru  tetap memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kurikulum  serta  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Di  sinilah  esensi  pembinaan  dan  pengembangan  profesional  guru. Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  atas  prakarsa  institusi,  seperti  pendidikan  dan  pelatihan,  workshop, magang,  studi  banding,  dan  lain-lain  adalah  penting.  Prakarsa  ini menjadi  penting,  karena  secara umum  guru  pemula  masih  memiliki  keterbatasan,  baik  finansial,  jaringan,  waktu,  akses,  dan sebagainya.

Sumber : Modul PLPG 2012

Admin


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: